Peran penting postur pertahanan negara dalam terwujudnya visi untuk membentuk Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sebagai indikator pertahanan dan keamanan negara untuk mengawal tujuan nasional menjadi sesuatu yang esensial. Peningkatan kekuatan militer tentu penting untuk mencapai kemampuan pertahanan yang memadai, namun berdasarkan visi jokowi di bidang maritim, maka sudah seharusnya laut menjadi perhatian khusus. Untuk melihat apakah postur pertahanan kita sudah cukup memadai atau belum, maka perlu diperhatikan berbagai faktor sebagai berikut. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas laut sebesar 93,000 km, garis pantai sebesar 54,716 km dan + 17,000 pulau. Dengan luas wilayah sebesar itu,tentunya menjadi tantangan bagi TNI AL untuk mampu mengamankan wilayah baik dari ancaman internal maupun eksternal yang mungkin muncul setelah pengaplikasian visi Jokowi untuk membentuk jalur perdagangan internasional melalui Indonesia. Jangan sampai nantinya, visi yang seharusnya mampu membawa perubahan baik bagi di Indonesia dan dipandang sebagai suatu keuntungan justru membawa masalah baru yang lebih komples. Oleh sebab itu, persiapan pemerintah khususnya melalui TNI AL perlu menjadi pertimbangan tersendiri.sudah cukupkah kekuatan tempur TNI AL kita untuk mengcover seluruh wilayah laut Indonesia? Sebagai perbandingan, Singapura memiliki 5 kapal selam, 6 kapal kelas frigates dan corvettes,serta 11 kapal reaksi cepat untuk melindungi wilayah lautnya yang hanya 10 km. Selain itu, perlu dipertimbangkan beberapa masalah seperti banyaknya alutsista yang sudah usang atau non-operasional serta banyaknya kapal-kapal yang berumur lebih dari 50 tahun dengan berbagai masalah turunan seperti masalah pemeliharaan, persenjataan kuno dan kekuarangan suku cadang. Tentunya ini akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi untuk melakukan pembaharuan alustita dan berbagai komponen tempur lainnya sehingga tercapai minimum essential forces untuk menjaga wilayah laut Indonesia. Faktor lain yang ikut menjadi tolak ukur dalam postur pertahanan negara kita adalah dukungan anggaran yang memadai. Berdasarkan materi powerpoint yang disampaikan pada mata kuliah NDS tanggal 26 September 2014 oleh Kol.Christine, dijelaskan bahwa untuk mencapai postur pertahanan negara, hanya dapat diwujudkan dengan anggaran sebesar 1,95 % - 3,95% dari PDB. Faktanya,sampai dengan tahun 2018 anggaran pertahanan Indonesia hanya mencapai 0,75% PDB. Dengan fakta-fakta berdasarkan data yang ada serta penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, postur pertahanan negara belum memadai atau belum memenuhi visi dari Jokowi tentang poros maritim dunia ditinjau dari kekuatan militer kita dalam menghadapai berbagai ancaman yang ada atau setidaknya memenuhi Minimum Essential Force strategy. Dalam meningkatkan industri pertahanan nasional. Masalah ini tentunya perlu menjadi pertimbangan khusus dan tantangan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi dalam mencapi visinya untuk mewujudkannya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tentu saja, hal ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dicapai dalam jangka pendek. Akan tetapi, setidaknya Jokowi telah mengingatkan kita akan kejayaan maritim Indonesia dan berusaha untuk mengawali langkah-langkah untuk mewujudkan kejayaan Indonesia sebagai Negara Maritim. Pada akhirnya, ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa untuk mengawal, menjaga dan mewujudkan hal tersebut pada masa sekarang dan di masa yang akan datang.
Refrensi
https://www.academia.edu/975145/Peluang_dan_Tantangan_Indonesia_sebagai_Poros_Maritim_Dunia_dalam_Perspektif_Postur_Pertahanan_Negara_Republik_Indonesia:
//www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/mewujudkan-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia yang-maju-dan-mandiri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar